BANDUNG, indoartnews.com ~ Persoalan sampah di Kota Bandung seolah tidak ada penyelesaian yang kongkrit. Hal tersebut diungkapkan oleh Yusa Djuyandi, Pengamat Kebijakan Lingkungan dan Politik Universitas Padjajaran, saat dikonfirmasi awak media, (31/10/2022).

Pernyataannya itu disampaikan karena kondisi tumpukan sampah yang tidak terkoordinasi dengan baik masih bisa ditemukan di sejumlah sudut Kota Bandung.

"Tumpukan sampah masih terlihat dibeberapa sudut kota Bandung yang membuat pemandangan dan aroma tidak sedap," ujarnya.

Menurut Yusa, persoalan sampah ini bukan masalah yang sederhana, karena banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Sehingga dalam penangananya harus dilakukan dengan maksimal.

"Persoalan sampah ini bisa berdampak buruk kepada kesehatan masyarakat dan citra Kota Bandung itu sendiri," kata Yusa Djuyandi.

Saat ini, lanjutnya, jumlah penduduk di Kota Bandung terus bertambah dan jadi salah satu kota tujuan wisata, sehingga persoalan sampah ini harus jadi salah satau yang prioritas.

"Pemerintah Kota Bandung harus responsif dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah, jangan sampai ada komplain dari masyarakat soal penanganan sampah," pesannya.

Pemerintah itu harus bisa menciptakan good government

Dalam menangani sampah dari warga masyarakat, Pemkot Bandung sebetulnya sudah menyediakan sejumlah TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), namun kondisinya kerap terlihat overload. Bahkan di sejumlah pasar, seperti di Pasar Cibangkong, tidak disiapkan TPS samasekali, sehingga sampah hanya ditumpuk di saluran air yang sangat berpotensi mengotori lingkungan.

Sedangkan Program Kang Pisman yang digencarkan Pemerintah Kota Bandung masih dirasa kurang efektif dalam menanggulangi permasalahan sampah yang terjadi. Karena faktanya secara umum warga masyarakat dalam skala rumah tangga belum memisahkan antara sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke TPS. 

Pantauan pewarta, sampah di TPS Sederhana masih belum terkelola dengan baik dan selalu menumpuk. Salah seorang narasumber dari petugas di TPS Sederhana membenarkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada pengangkutan. Namun ia pun tak bisa menjelaskan kepada pewarta alasan tentang keterlambatan armada pengangkut yang biasanya rutin beroperasi.

Sepertinya perlu segera dilakukan evaluasi terkait kinerja dan kepatuhan SKPD terhadap pimpinan.**