Kamis, 5 Agustus 2021 | 09:11 WIB

Pemkot Bandung Juga Perhitungkan : Daya Angkut dan Jarak ke TPPAS Regional Legok Nangka Nagreg

foto

Administrator

KAB.BANDUNG, indoartnews.com ~ Kemampuan daya angkut truk sampah dan jarak dari Kota Bandung ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Nagreg Kab. Bandung juga menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Hal itu terungkap saat Pemkot Bandung bersama DPRD meninjau langsung ke TPPAS Legok Nangka yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Senin (24/5-2021).

Sedangkan Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan yang memimpin rombongan anggota Dewan didampingi oleh jajaran Komisi A yang diketuai Rizal Khairul.

Menurut Yana, eksisting saat ini sudah 50%. "Mudah-mudahan ini bisa segera terus berproses, membantu permasalahan penyelesaian sampah, khususnya di Kota Bandung," ucapnya di sela-sela peninjauan.

Yana menekankan, walau pengangkutan ke TPA Sarimukti akan berakhir pada 2023 namun peralihan ke TPPAS Legok Nangka harus dipersiapkan sejak dini.

Selain kerjasama yang sudah terjalin dengan Pemerintah Provinsi, kata Yana, Pemkot Bandung ingin mengecek ke lapangan untuk menyiapkan kebutuhan peralihan pengangkutan.

"Ternyata, sambung Yana, setelah medan dan jarak yang ditempuh ke TPPAS Legok Nangka, memerlukan kendaraan dengan kondisi prima. Sedangkan kondisi kendaraannya saat ini kurang memungkinkan".

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan sependapat dengan pandangan Wakil Wali Kota, Yana Mulyana. Ia mengatakan, konsentrasi Kota Bandung untuk pengangkutan ke TPPAS Legok Nangka tidak hanya persoalan "tipping fee" saja melainkan juga masalah operasional.

"Kita harus siapkan sejak awal. Jangan sampai pada akhir di Sarimukti tahun 2023, kita belum memiliki lahan. Alhamdulillah, Provinsi sudah menyediakan lahan ini. Kita DPRD khususnya Komisi A terus membahas dengan Pansus 2 DPRD Jabar soal TPPAS Legok Nangka, " ucap Tedy.

Ia mengakui, tipping fee yang diwacanakan saat ini masi terasa memberatkan sekali pun mendapat bantuan subsidi dari Provinsi sebesar 30%. Namun, mengingat biaya operasional yang perlu dukungan biaya besar, diharapkan tipping fee tidak memberatkan.

"Jika menggunakan teknologi insenerator biayanya Rp. 386.000 per ton sehingga kita lakukan pembahasan. Kami terus mendorong agar bisa lebih murah. Karena kalau dihitung-hitung kita harus menyiapkannya. Apalagi dengan kondisi jalan harus tersedia truk baru yang jika dialokasikan bisa mencapai Rp. 300 miliaran," jelas Tedy.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul mengungkapkan, dukungan dari anggota dewan untuk persoalan sampah ini tidak hanya menyoal persetujuan anggaran. Namun, harus memerhatikan persiapan jelang peralihan pengangkutan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.

“Sengaja kita datang hari ini ingin melihat lokasi, sehingga ada beberapa tahapan yang harus kita persiapkan. Karena bukan masalah persetujuan tapi bagaimana kesiapan yang harus dipersiapkan Kota Bandung. Seperti kita lihat angkutan harus dipersiapkan dan besaran tipping fee juga,” timpal Rizal.

Rizal mengaku terus berkoordinasi secara intensif bersama pihak provinsi baik eksekutif maupun legislatif khusus membahas TPPAS Regional Legok Nangka. Utamanya, dalam rangka meminta bantuan dukungan kendaraan operasional pengangkutan.

“Sehingga keyakinan kita saat ini kita lihat kapasitas kendaraan yang ada di Kota Bandung ini dilihat dari medan tidak memadai. Tadi disampaikan Pak Ketua (DPRD Kota Bandung) barangkali kita minta bantuan ke provinsi kaitan anggarannya sehingga tidak memberatkan ke Kota Bandung,” paparnya.

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung saat ini dari sekitar 129 truk yang mengangkut sampah ke TPA Sarimukti. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persennya sewa.

Sisanya, sebanyak 40 persen milik aset Pemkot, dan truk yang layak untuk mengangkut sampah ke Legok Nangka hanya 50 persennya saja.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan, truk yang dimiliki Pemkot Bandung saat ini masih jauh dari kata ideal. Kendati tambahan dua truk dari APBD dan 8 unit dar bantuan provinsi tengah diupayakan hadir di 2021 ini.

“Kalau kita berbicara ideal kalau sudah operasional minimal 100 truk harus ada, dikaitkan dengan jumlah sampah yang kita angkut. Tapi kita bertahap toh perhitungan kita mungkin Legok Nangka ini baru 2034 bisa beroperasional normal,” kata Ema.

Ema mengatakan, kekuatan anggaran Pemkot Bandung tidak akan sanggup apabila mengukur kebutuhan operasional dan besaran tipping fee yang diwacanakan saat ini. Sebab, masih ada urusan wajib layanan dasar lainnya, semisal pendidikan, kesehatan ataupun infrastruktur yang harus turut dipikirkan oleh Pemkot Bandung.

“Ada hitungannya tapi kalau 70 persen sangat memberatkan, karena kita harus memperhitungkan urusan wajib layanan dasar lainnya, ada 6 urusan. Belum lagi ada urusan wajib non layanan dasar ada 24 urusan yang harus kita tangani. Semuanya itu harus didukung dengan dana APBD,” katanya.**

Editor : H. Eddy D