Minggu, 18 April 2021 | 20:49 WIB

Andir Pernah Berada di Peringkat 3 Kasus Covid-19 Kini di 20 Besar

foto

Administrator

BANDUNG, indoartnews.com ~ Ketua Harian Satgas Penanganan Covud 19 Kota Bandung Ema Sumarna menjelaskan, Kec. Andir pernah berada di peringkat 3 besar kasus Covid 19 terbanyak di Kota Bandung. Namun, saat ini turun dan berada di peringkat 20 besar.

Penurunan peringkat ini, dijelaskan saat memberikan arahan dalam kegiatan monitoring PSBM di Kec. Andir di kantor Kec. Andir, Jum'at (19/2-2021).

Ema Sumarna menilai hal ini berkat kedisiplinan, kesadaran dan komitmen dari seluruh pihak untuk menekan penyebaran Covid 19. Untuk itu Kec. Andir tetap mempertahankannya. Karena positivity rate di Kota Bandung mssih di angka 18,4%. Demikian juga Camat harus mendapat dukungan elemen masyarakat.

"Saya dengar di Andir ini kekompakannya luar biasa. Persatuan di sini sudah tidak ada persoalan teknis atau apa pun," jelasnya.

Sebagai Ketua Satgas, katanya, ia harus menyamakan pemahaman. Sekarang fasilitas kesehatan kita di rumah sakit masih di atas 60% dari 27 RS. Padahal WHO menyatakan, jika ini terkendali jangan lebih dari 60%, tegas Ema.

Ema pun meminta agar Kewilayahan menyiapkan ruang isolasi mandiri bagi orang yang tidak bergejala, meski Kota Bandung juga terus berupaya menyiapkan hal tersebut. Bagi yang tidak bergejala kita pun sudah menyiapkan 2 hotek dan Secapa AD yang peruntukannya bagi Bandung Raya.

Sementara itu, Plt Camat Andir, Uba Rinaldy Siahaan mengaku terus menerapkan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di lapangan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) 4 dan 5 tahun 2021.

"Kita konsisten dalam pelaksanaan Perwal, termasuk Instruksi Mendagri. Kami juga sudah melakukan peta sebaran zonasi," katanya.@ Dari analisisnya di Kecamatan Andir, 6 Kelurahan termasuk zona hijau dan kuning, tidak ada oranye dan merah.

Meski begitu, saat ini sudah ada 3 Kelurahan yang mengajukan PSBM, yakni RW 10 Kelurahan Maleber, RW 7 Kelurahan Ciroyom, dan RW 1 Kelurahan Garuda.

"Nanti dari hasil pengajuan itu kita lakukan monitoring dan supervisi. Apakah layak untuk direkomendasikan PSBM ke wali kota melalui Satgas," ucap Uba.

"Untuk posko, di kecamatan dan kelurahan sudah ada semua. Kalau tingkat RW dan RT baru tiga Posko. Karena konsepnya diharapkan bottom up, harus ada kesepakatan, kemufakatan, dan musyawarah dulu di stakeholder RW dengan kemitraan di pihak RW. Setelah itu baru dikemas oleh lurah sebagai koordinatornya," katanya.**