Rabu, 27 Januari 2021 | 08:46 WIB

Oded Menilai Disiplin Warga Turun Perlu Penegakan Sanksi di Masa AKB

foto

Administrator

Ketua Gugus Tugas Kota Bandung Oded Danial (kiri)

BANDUNG, indoartnews.com ~ Wali Kota Bandung, selaku Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Oded M. Danial menilai, tingkat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan semakin menurun.

Karena itu, Wali Kota menginstruksikan agar penegakan sanksi terhadap pelanggaran di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) lebih gencar.

Penegasannya itu ia kemukakan usai menggelar Rapat Terbatas Evaluasi AKB di Balai Kota Bandung, Jumat (13/11-2020).

Meski terkendali, kata Oded, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Karenanya, penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 1T (tidak berkerumun) harus menjadi budaya guna menjaga aspek kesehatan.

"Tingkat kepatuhan warga terhadap Perwal AKB setiap periodenya terus menurun. Dari data dan aplikasi pemantauan lapangan, kepatuhan warga dari periode 1 ke periode 2 menurun sebesar 2,08%," ucap Oded.

Ia menegaskan, tingkat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan semakin menurun memasuki periode ke-3.

"Hingga 120 November 2020, kata Wali Kota Bandung Oded M. Danial, terpantau kepatuhan warga mengalami penurunan sebesar 8,24%".

Ia menilai perkembangan Covid-19 di Kota Bandung sesungguhnya karena degradasi kedisiplinan. Selain itu juga akan terus meningkatkan implementasi sanksi. Ia pun menghimbau agar warga lebih disiplin karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Memang, katanya, tampaknya masyarakat sepertinya sudah jenuh. Seperti tidak ada lagi Covid-19. Ini persoalan. Padahal angka masih menunjukkan ada pergerakan".

Dijelaskannya, sampai 12 November ini terdata 309 orang terkonfirmasi aktif. Tingkat kesembuhan juga terus bertambah dengan total 1.920 orang. Sedang sejak awal pandemi, telah ada 3.327 orang terkonfirmasi Covid-19 dengan 98 orang meninggal.

Demi menjaga aspek kesehatan namun tetap mendorong bamgkitnya sektor ekonomi, Oded sudah menugaskan sejumlah organisasi perangkat daeraj (OPD) untuk mengevaluasi sejumlah relaksasi yang sudah digulirkan selama AKB.**

Editor : H. Eddy D