BANDUNG, indoartnews.com – Memasuki tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, arah pembangunan Kota Bandung mulai beralih dari tahap penataan menuju fase penguatan dampak pembangunan. Hal tersebut disampaikan Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis 20 Februari 2026.
Program Bandung Utama yang mengusung konsep Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis diarahkan agar manfaatnya semakin dirasakan langsung hingga tingkat kewilayahan. Tahun pertama pemerintahan difokuskan pada pembenahan tata kelola dan penguatan basis data wilayah.
Melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW), hampir 9.900 RT dihimpun sebagai sumber informasi sosial, lingkungan, dan ekonomi warga untuk memastikan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Farhan, pembangunan tidak lagi berangkat dari asumsi, melainkan data nyata yang menggambarkan kondisi kota. Pada awal kepemimpinannya, Kota Bandung menghadapi sejumlah persoalan mendasar mulai dari inflasi 2,69 persen, sekitar 112 ribu warga menganggur, lebih dari 18 ribu PJU rusak, hingga 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.
Program Prakarsa Bandung Utama kemudian dijalankan sebagai implementasi kewilayahan. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen. Sebanyak 697 RW juga tercatat aktif menggerakkan pembangunan lokal termasuk penguatan kembali sistem keamanan lingkungan.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan keluarga pada kelompok desil menengah atas bertambah hampir 5.000 keluarga dalam periode September 2025 hingga Februari 2026. Di bidang ketenagakerjaan, lebih dari 5.200 warga berhasil ditempatkan bekerja melalui pelatihan, job fair, hingga penempatan luar negeri.
Memasuki tahun kedua, Pemkot Bandung menetapkan tiga pilar utama. Pertama pembangunan infrastruktur strategis dengan target nol kawasan kumuh, pengurangan genangan 40 persen serta kemantapan jalan 95 persen yang juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya.
Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan UMKM dan ekosistem pariwisata guna menekan ketimpangan sosial. Sedangkan pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi setiap tahun dan perlindungan penuh bagi pekerja rentan.
Farhan menegaskan tahun pertama merupakan fase menata fondasi, sedangkan tahun kedua menjadi fase perluasan dampak agar manfaat pembangunan benar-benar terasa hingga tingkat RT dan RW.**
