KOTA BANDUNG, indoartnews.com - Pj. Wali Kota Bandung A.Koswara menyatakan untuk penanganan masalah kemacetan di Kota Bandung perlu berkolaborasi dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini diungkapkannya saat mengunjungi kolong Fly Over Pasupati pada Senin (3/20/2025).
"Penanganannya harus dilihat dalam area metropolitan Bandung Raya. Konsepnya ini gabungan antara program Pemerintah Pusat, kemudian Provinsi dan Kabupaten/Kota," ungkapnya seraya menyebutkan angkutan dalam kota harus ada angkutan massal yang terintegrasi antara titik awal, tengah hingga akhir agar berfungsi secara optimal. Harus ada penghubung antara angkutan massal satu dengan lainnya supaya masyarakat bisa lebih mudah bermanuver dari satu titik ke titik lainnya.
"Sekarang sudah ada komuter antara Rancaekek sampai ke Padalarang. Itu artinya, sudah ada transportasi perkotaan yang sudah modern di kota ini. Kini tinggal leader komuter yang harus ada. Termasuk Metro Jabar Trans. Itu juga nanti harus ada feedernya, jelas Koswara.
Selain itu, ia pun mengatakan untuk mengatasinya akan ada proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau tol dalam kota. Pembangunannya akan dimulai tahun 2027. Angkutan .massal dan tol dalam kota yang diintegrasikan akan mengurangi kemacetan parah di Kota Bandung.
LAHAN KRITIS
Selain itu, ia pun menyinggung isu lahan kritis yang merupakan area yang telah mengalami degradasi fisik, kimia atau biologi sehingga kehilangan fungsinya secara optimal. Lahan ini terletak di Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk mengendalikan air hujan dan air tanah, mencegah longsor dan sebagai paru-paru Kota Bandung.
Lahan kritis ini utamanya akibat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi lahan pemukiman atau pertanian tanpa ada izin dari Pemerintah. Kalau ada izinnya pasti sudah terkendali karena ada komposisi ruang hijaunya karena harus menyimpan tanamannya untuk pengendali banjir atau harus ada sumber resapan, ucap Koswara seraya menyebutkan sudah tiga kali menanam masing- masing bulan November dan Desember 2024 serta Janusri 2025.
"Saya minta, itu jangan menjadi simbol. Tetapi jadi gerakan terus menerus," pungkasnya. **
Editor : H. Eddy D
