Senin, 6 Desember 2021 | 18:41 WIB

Kejati Jabar Tahan 4 Terduga Korupsi Pembangunan RTH di Indramayu

foto

Elly Susanto

Salah satu tersangka tindak pidana korupsi pembangunan RTH Alun-alun Indramayu, Rabu (28/9/2021).

BANDUNG, indoartnews.com ~ Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan 4 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau senilai Rp.15 miliar di alun-alun Indramayu. 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono menjelaskan ke 4 tersangka yang diciduk dan kini ditahan itu S selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Indramayu, BSM selaku Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kab. Indramayu yang juga PPK dalam kegiatan, tersangka PPP selaku Direktur Utama PT MPG, rekanan dan ke-4, tersangka N selaku kuasa yang bertindak selaku makelar. 

Dari ke-4 tersangka, kata Riyono Rabu (29/9-2021) itu pemeriksaan pertama baru dilakukan terhadap 2 tersangka. Namun yang 2 lagi sesuai surat yang diterima Aspidsus Kejati Jabar dalam keadaan sakit. 

Menurut Riyono, terhadap ke 2 tersangka itu ditahan untuk 20 hari ke depan dan kini dititipkan di Rutan Polrestabes Bandung. 

Menurutnya, kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp. 2 miliar lebih dan ini sudah dihitung oleh Tim Teknis.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media di gedung Kejati Jabar, Jl. Naripan, Bandung, Rabu (29/9).

Pasal yang disangkakan kepada ke-4 tersangka itu adalah Pasal 2 dan 3 UU 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Ada pun sebagai dasar penahan adalah pasal 21 ayat 1 KUHAP," ucap Riyono. 

Alurnya mulai dari proses pengadaannya sendiri sudah direkayasa, tidak sesuai spesifikasi. "Ini sudah kita periksa oleh ahlinya.

Hal-hal lain yang mendorong munculnya korupsi dalam masalah ini pembayaran sudah 100% padahal kenyataannya tidak sampai 100%,dokumen dibuat fiktif. Dalam hal ini tertanggal Januari padahal dokumen-dokumen itu dibuat Maret. 

"Jadi hanya sekedar untuk memenuhi administrasi saja. Semua itu hanya untuk menutupi rangkaian perbuatan itu," pungkas Riyono.**

Editor : H. Eddy D