Selasa, 23 Juli 2024 | 00:32 WIB
Slot Gacor Slot88 Slot Online https://wbcampa.org

Praperadilan Peradi Bandung vs Kejati Jabar: Sidang Bahas Keabsahan Penyitaan HP Advokat

foto

BANDUNG, indoartnews.com ~ Pengadilan Negeri Bandung menggelar sidang praperadilan antara Peradi Bandung dan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Selasa (28/5/2024).

Sidang ini berkaitan dengan permohonan Peradi DPC Bandung terkait penyitaan barang berupa telepon genggam (HP) milik salah satu anggotanya oleh tim penyidik Kejati Jabar. Peradi mengklaim penyitaan tersebut merugikan anggotanya dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai advokat.

Seorang anggota tim kuasa hukum dari Peradi Bandung mengungkapkan kepada media bahwa penyitaan HP tersebut menghambat kemampuan anggota mereka dalam menjalankan profesinya secara efektif.

Di sisi lain, tim penyidik Kejati Jabar yang diwakili oleh Dr. Asep Sarful Bahri dan Arnold Siahaan, SH, MH, dalam tanggapan tertulisnya menyampaikan beberapa poin kepada majelis hakim praperadilan. Tim penyidik mengajukan empat permohonan utama:

1. Menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak pemohon. Menguraikan bahwa setelah mempelajari enam dalil yang disampaikan pemohon, mereka menilai penyitaan tersebut sah dan sesuai prosedur hukum.

2. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pemohon dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi, bukan sebagai advokat yang terkait dengan profesinya.

3. Menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk advokat, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Tim penyidik menekankan bahwa dalam proses hukum, kedudukan pemohon sebagai warga negara yang taat hukum mewajibkan mereka memberikan keterangan tanpa hak imunitas.

Terkait penyitaan HP, tim penyidik menyatakan bahwa tindakan tersebut telah melalui prosedur hukum yang sah. Mereka memaparkan bahwa berita acara penyitaan dilakukan pada Senin, 4 Maret 2024. Surat permohonan penyitaan diajukan oleh tim penyidik pada 13 Mei 2024 dan persetujuan penyitaan diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada 14 Mei 2024.

Sidang praperadilan ini akan terus berlanjut untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan menentukan apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh tim penyidik sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.**