Rabu, 1 Desember 2021 | 15:53 WIB

Ratusan Masyarakat Adat di Kab. Seram Bagian Barat Menuntut Hak Tradisional Adat

foto

Aksi demo masyarakat adat Tiga Batang Air di depan kantor Bupati dan DPRD Kab. Seram Bagian Barat (SBB), Senin (27/9/2021).

KAB. SERAM, indoartnews.com ~ Ratusan masyarakat adat Tiga Batang Air (Tala, Eti, Sapalewa) melaksanakan aksi demo di depan kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Seram Bagian Barat (SBB). 

Aksi demo itu menuntut Bupati dan Ketua DPRD SBB segera mengevaluasi BPD yang bermasalah soal Pilkades, merevisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 11 tahun 2019 tentang Desa sebelum disahkan dan mempercepat pengesahan Perda penetapan negeri adat di bumi Saka Mese Nusa. Semua tuntutan aksi demo itu disampaikan via WhatsApp, Senin (27/9-2021).

Koordinator III, II dan I Aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa masing-masing Yance Rumahmury, Albert Sekernone dan Saman A. Patty yang juga Ketua Kogade PMPRI Maluku.

Yance Rumahmury menegaskan, aksi unjuk rasa ini kepeduliannya selaku anak adat Saka Mese Nusa yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional masyarakat adat yang terkesan akan terkikis oleh lambatnya pengesahan Perda penetapan negeri adat. 

Selaku generasi adat, katanya, wajib hadir meminta kejelasan tertulis dari Pemerintah Daerah tentang hak-hak tradisional masyarakat ada. Ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat (2) sebagai hasil amandemen ke-2 dan diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945.

Koordinator Ii, Albert Sekernone menambahkan, tiga poin tuntutan aksi ini. Di antaranya, Aliansi Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa dan LSM (Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia) PMPRI bersama rakyat mendesak kepada Bupati SBB untuk segera mengevaluasi BPD yang diduga bermasalah soal Pilkades. 

Sedangkan Koordinator I, Saman A. Patty mendesak tegas DPRD dan Bupati SBB segera mengesahkan Perda Penetapan Negeri sebelum berlangsung Pilkades. 

Patty menegaskan pula pihaknya segera mengakomodir 3 tuntutan kami. Sebab, pihaknya tidak main-main jika bicara soal hak masyarakat adat. Publik Saka Mese Nusa sudah jenuh menanti kejelasan status negeri mereka yang terhambat proses pembangunan negeri akibat dinamika pemberlakuan penjabat di negeri yang hak-hak tradisionalnya dipasung dengan terus menunggu pengakuan dari Daerah soal kejelasan status negeri, pungkas Patty. **

Editor : H. Eddy D