Elly Susanto | 11 October 2024 23:14:55
()
JAKARTA, indoartnews.com ~ Pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun (HCB), terkait dugaan penggelapan dana organisasi senilai Rp1,77 miliar, ditunda hingga minggu depan. Penundaan dilakukan atas permintaan HCB yang menyebut kuasa hukumnya berhalangan hadir.
"Kami menerima permintaan dari HCB untuk menunda pemeriksaan karena kuasa hukumnya tidak bisa hadir hari ini," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).
Ade Ary menjelaskan, HCB sempat menemui penyidik untuk mengajukan penundaan tersebut. "Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang pada minggu depan," tambahnya.
Penyelidikan kasus ini ditangani oleh Subdirektorat Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya. Kasus tersebut berawal dari laporan yang diterima polisi pada 8 Agustus 2024, yang dilayangkan oleh pelapor berinisial HB. Dalam laporannya, HB menyebut PWI sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus ini.
"Terlapor dalam kasus ini adalah HCB beserta beberapa orang lainnya," ungkap Ade Ary.
Kronologi Kasus
Kasus ini berawal pada November 2023 ketika pengurus PWI Pusat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan itu membahas rencana peningkatan uji kompetensi wartawan (UKW) yang diharapkan dapat didukung oleh dana dari Kementerian BUMN.
Sebagai hasil dari audiensi tersebut, PWI Pusat menerima rekomendasi dana sebesar Rp6 miliar dari Kementerian BUMN untuk mendukung pelaksanaan UKW. Namun, diduga pada Februari 2024, HCB, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PWI, menarik dana sebesar Rp1,77 miliar. Dana tersebut, menurut HCB, digunakan untuk pembayaran cashback dan sponsorship kepada oknum BUMN.
Tindakan tersebut dilaporkan oleh HB sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kerugian organisasi. "Kami tengah mendalami apakah laporan ini sesuai dengan fakta yang ada dan bukti yang tersedia," jelas Ade Ary.
Sejauh ini, penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti awal dan memeriksa beberapa saksi. Polisi juga telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga terlibat untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
"Penyelidikan masih dalam tahap awal. Kami akan terus bekerja untuk mengungkap kebenaran kasus ini," tegas Ade Ary.
Pasal yang Dikenakan
Kasus ini berpotensi melibatkan tindak pidana penggelapan dan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 374 KUHP. Total dana yang diduga diselewengkan mencapai Rp1.771.200.000.
Polisi akan terus melakukan penyelidikan dengan memverifikasi keterangan dari saksi dan terlapor guna memastikan kebenaran dugaan penggelapan tersebut. ***