Elly Susanto | 28 February 2025 01:04:51
()
JAKARTA, indoartnews.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, Humas Pemerintah harus berperan lebih dari sekedar penyanpai informasi. Di era disrupsi digital dan maraknya disinformasi, Humas Pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan Hoaks yang kini kian masif.
Penegasan Menkomdigi ini dikemukakan saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdilst) Kemenkomdigi, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Ia menekankan, sinergi antar Humas Pemerintah bukan sekedar kerja sama teknis melainkan juga strategi nasional dalam mengelola narasi publik.@ Ia mengibaratkan kerja Humas seperti tim sepak bola tanpa koordinasi, strategi dan eksekusi yang tepat, kekalahan pun dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.
"Kita jangan biarkan kebijakan Pemerintah kalah oleh Hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara dan memastikan kebijakan Pemerintah difahami dengan baik oleh masyarakat," tegasnya.
Meutya menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini banyak mengandalkan media sosial.
Berdasarkan surrvei Katadata Insight Center (2022), katanya, 73% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. Sementara, survei IDN Research Institute (2025) mencatat 43% milenial dan Gen Z lebih percaya informasi yang mereka peroleh dari media sosial ketimbang media konvensional.
"Karena itu kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas Pemerintah harus lebih kreatif, inovatif dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat," kata Meutya seraya menyebutkan jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, harus dilawan bersama sama. Peran Humas juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
Menkomdigi juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, tiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah harus memiliki lembaga komunikasi profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Komunikasi bukan sekedar pelengkap kebijakan tetapi juga bagian strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus juga bisa gagal difahami masyarakat," tegasnya.
Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat dengan sinergi yang kuat antar Humas Pemerintah Pusat dan Daerah, ruang komunikasi publik yang positif dapat terwujud.
"Narasi yang benar tidak terbentuk sendiri, kita harus menciptakannys. Jika tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Dalam hal ini Humas Pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas dan lebih strategis," pungkas Meutya. **